PBB Bukan Penentu Papua Merdeka, Papua Merdeka Ada di Tangan Rakyat Papua Sendiri 

Oleh: Ones Nesta Suhuniap 

Jubir Nasional KNPB

Baca juga: Wilson Lalengke: Investigasi Tipikor dan Perlindungan Jurnalis dalam Peliputan

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sarang penyamun imperalis global harus bertanggung jawab terhadap kejahatan kemanusiaan di Papua. 

PBB aktor dibalik gagalnya proses dekolonisasi Bangsa Papua dan menjerahkan Bangsa Papua kepada kolonial Indonesia mengakibatkan nasib bangsa Papua terancam punah. 

Baca juga: Shafira: Tren Penurunan Harga Komoditas Bahan Tambang

PBB mementingkan kepentingan ekonomi imperalis oligarki global telah mengorbankan orang dan nasib bangsa Papua tidak sesuai mandat dan resolusi PBB tentang dekolonisasi. 

Proses dekolonisasi hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua dikorbankan oleh PBB Amerika Serikat Indonesia.

Baca juga: Pesan Buat Arteria Dahlan: Jangan Lupa, Indonesia Dulu Cuma Sunda Besar dan Sunda Kecil

Aneksasi 1 Mei 1963 Penyerahan administrasi oleh UNTEA (PBB) itu mengorbankan nasib orang Papua sampai hari ini.

PBB sendiri tidak bertanggung jawab terhadap kesepakatan internasional yaitu Perjanjian New York agreement 15 agustus 1962.

Baca juga: Mega Korupsi Sampai Harga Cabai Melambung Tinggi, Inisiator KMPG Sebut Mendag Layak Dievaluasi

Persetujuan New York adalah hukum yang mengikat ditandatangani oleh Amerika Serikat Indonesia dan PBB sendiri di markas PBB New York Amerika.

UN telah menghianati amanatnya sendiri tetang proses dekolonisasi West Papua berdasarkan Perjanjian cambera 1947.

Baca juga: Hendri Kampai: Kaya Sumber Daya Alam, Indonesia Diincar Semua Negara di Dunia

PBB tidak melaksanakan amanat atau mandat sebagai tanggung jawabnya berdasarkan Piagam PBB pasal 73, tentang dekolonisasi.

piagam PBB pasal 75-85 tentang dewan perwalian dan resolusi 1514 tahun 1960 tentang hak untuk menentukan nasib dan pemerintahan sendiri wilayah wilayah jajahan negara negara anggota PBB. 

Nasib masa depan bangsa Papua (proses dekolonisasi) yang digagalkan oleh PBB untuk kepentingan ekonomi imperalis. 

Oleh karena itu PBB harus bertanggung jawab terhadap nasib bangsa Papua dikorbankan. 

Kami juga ingin menyampaikan kepada rakyat Papua agar tidak mudah percaya kepada negara imperalis Eropa Barat dan PBB yang hanya mengurus kepentingan mereka. 

Baca juga: Gamawan Fauzi: Semua Ada Akhirnya

PBB tidak harus datang membantu kita tetapi kita yang mengundang PBB datang ke papua dan bertanggung jawab atas kesalahan. 

PBB datang ke papua harus ada sebab dan ada akibat dalam negeri revolusi. 

Krisis kemanusiaan, krisis pemerintahan dan krisis ekonomi berdampak pada genosida di West Papua menjadi kuncinya.

Rakyat Papua Barat tidak harus berharap PBB dan terus mengemis di New York atau di Siwis Jenewa tetapi kondisi West Papua mendesak dan buat laporan pelanggaran HAM maupun ekosop di West Papua mengundang dewan HAM PBB ke Papua bukan bikin Panitia. 

Ingat saat ini abad ke 21 negara negara di dunia berperang karena politik ekonomi. Sementara kami masih berjuang politik ideologi untuk bebas dari kolonialisme Indonesia dan cengkraman imperalis oligarki global. 

Baca juga: Deloitte Cetak Rekor Pendapatan $64,9 Miliar di TA2023, Memperkuat Kepemimpinan Global dengan Inovasi dan Komitmen Sosial

Jangan pernah berharap kepada Amerika, Inggris dan sekutuhnya di Uni Eropa. Mereka saat ini sedang berusaha rebut West Papua, menghancurkan Papua degan eksploitasi sumber alam di Papua. 

Apa lagi PBB sarang penyamun imperalis selalu meloloskan kepentingan Eropa Barat.

Rakyat Papua Sorong sampai Merauke sadar berjuang melawan kolonial Indonesia berwatak kapital dan Amerika Serikat PBB sedang korbankan kami Bangsa Papua. 

Revolusi harus dalam negeri terjah, rakyat harus menjadi Pelopor dan subjek pejuangan pembebasan Nasional Papua Barat. 

Kedaulatan politik ada di tangan rakyat Papua, rakyat punya hak untuk mencari dan menentukan sikap politik termasuk mendirikan lembaga politik sebagai alat perjuangan.

Baca juga: Hendri Kampai: Jurnalis Bukan Jabatan, Tapi Kemampuan Menulis Berdasarkan Data dan Fakta

Rakyat harus punya kendran politik, demokrasi dan simbol persatuan serta kepemimpinan politik di negeri revolusi. 

Hidup rakyat tertidas " Salam Pemberontakan.